Revisi UUD KUHP memunculkan sistem pemerintah yang anti kritik?

Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi yang menjujung tinggi ketuhanan, kemanusaian, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial yang tertera dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Oleh karena itu pemerintahan Indonesia membuat peraturan yang tertulis dalam UUD 1945 agar bangsa Indonesia bisa memiliki peraturan yang dapat membuat seluruh rakyat Indonesia setara dan rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan sesuai dalam hukum UUD 1945 yang berlaku.

            Akan tetapi saat ini ada REVISI UUD KUHP yang kontrovesi/karet bahkan sejumlah masyarakat dan mahasiswa menolak REVISI UUD KUHP tersebut, REVISI UUD KUHP di nilai akan berdampak buruk bagi rasa keadilan dan kebebasan berpendapat/pers dan bagi masyarakat Indonesia, bahkan pemerintah terkesan menjadi memiliki system anti kritik dan menjadi pemerintahan yang otoriter dikarenakan tidak adanya kebebasan peberpendapat.

             Sistem demokrasi pun seolah – olah akan hilang dikarenakan adanya REVISI UUD KUHP yang menjadikan pemerintah anti kritik dan itu sangat bertentangan dengan Negara Demokrasi yang mempunyai system rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan.

            Berikut adalah pasal – pasal yang dinilai kontroversi/karet :

1.      Hina Presiden & Wapres (218-220)

2.      Hina Pemerintah (241)

3.      Hasutan Melawan Penguasa (247)

4.      Penyiaran Berita Bohong (262)

5.      Berita Tidak Pasti (263)

6.      Hina Pengadilan (281)

7.      Penistaan Agama (304-309)

8.      Hina kekuasaan umum / Lembaga Negara (354)

9.      Perzinaan (417-419)

10.  Pencemaran Nama Baik (440)

11.  Pencemaran Orang Mati (444)

12.  Tindak Pidana Korupsi (604)

Ketua Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Erick Tanjung mengatakan, pihaknya bersama sejumlah elemen yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan DPR menunda pengesahan RKUHP.

"Karena banyak pasal yang menyesatkan dan mengancam kebebasan pers dan mengancam demokrasi di masyarakat," ujar Erick kepada Liputan6.com.

Berdasarkan catatan AJI Jakarta, setidaknya terdapat 10 pasal yang berpotensi mengancam jurnalis dalam menjalankan tugasnya, antara lain pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden dan wapres, pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, pasal 263 tentang berita tidak pasti, pasal 281 tentang gangguan peradilan, pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, pasal 354 tentang penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara, pasal 440 tentang pencemaran namabaik, dan terakhir pasal 446 tentang pencemaran orang mati.

Erick menilai, RKUHP tersebut dapat mengkriminalisasi jurnalis. Sebab, draf RKUHP yang disusun pemerintah dan DPR tidak menempatkan pers di pilar keempat demokrasi.

Dia juga menyoroti kemunduran dalam pembahasan RKUHP karena menghidupkan lagi pasal yang telah dibatalkan MK, yakni penghinaan terhadap presiden. "Nanti kita tak bisa lagi mengkritik pemerintah dan masyarakat tak punya wakil lagi untuk menyuarakan lewat media," katanya.

Baik LBH Pers maupun AJI sama-sama telah melakukan berbagai upaya agar RKUHP tersebut ditunda. Namun jika DPR tetap bersikeras mengesahkannya melalui rapat paripurna pada 25 September 2019 nanti, LBH Pers dan AJI akan menempuh jalur konstitusi melalui judicial review atau uji materi di MK.